Depok, 6 September 2023 – Lembaga Demografi FEB UI menyambut kedatangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Kunjungan ini menjadi sebuah kolaborasi dalam rangka membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi masalah kependudukan DKI Jakarta.
Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, dengan luas daratan sebesar 664,01 kilometer persegi, kepadatan penduduk DKI Jakarta sebanyak 15.906 ribu jiwa per kilometer persegi. Sebaran penduduk terbesar berada di Jakarta Timur, yaitu 28,76% dari total penduduk DKI Jakarta.
Kepadatan penduduk yang sangat tinggi di DKI Jakarta memengaruhi aspek administrasi penduduk. Pada 2020 terjadi ketidaksesuaian total jumlah penduduk antara alamat Kartu Keluarga dan KTP dengan tempat tinggal sebanyak 1.267.694 jiwa. Hal ini berdampak pada pemberian bantuan sosial dan berpotensi terjadinya pengambilan kebijakan yang salah sasaran.
Permasalahan kemiskinan di DKI Jakarta juga kian meningkat. Susenas Maret 2022 mencatat bahwa sebesar 4,69% dari total penduduk Jakarta atau 504,04 ribu orang, saat ini merupakan penduduk miskin. Kemiskinan pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stunting pada balita. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di DKI Jakarta sudah di bawah angka nasional, sebesar 14,8%. Namun, angka ini masih harus ditekan mengingat target stunting pada 2024 adalah 14%.
Penyumbang kepadatan penduduk DKI Jakarta tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dan kematian), tetapi juga karena migrasi masuk dari penduduk luar Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data Statistik Migrasi Provinsi DKI Jakarta 2020, migran masuk DKI Jakarta merupakan kelompok usia produktif yang termasuk angkatan kerja dengan pendidikan paling banyak SMA/Sederajat.
Tidak hanya meningkatnya kemiskinan, stunting, dan kepadatan penduduk, permasalahan kependudukan DKI Jakarta juga mencakup penyempitan lahan pemukiman yang layak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak tugas berat untuk memperbaiki kondisi tersebut. Oleh karena itu, audiensi ini ingin melakukan studi analisis dampak kebijakan untuk menyaring penduduk yang masuk wilayah DKI Jakarta yang berujung pada pengurangan kemiskinan, tetapi tetap memerhatikan hak-hak penduduk.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi narahabung:
Finda Prafianti, S.Sos.
Corporate Secretary Lembaga Demografi FEB UI
corsec@ldfebui.org
08119692610
