Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI), Dr. Abdillah Ahsan, dalam forum kependudukan megapolitan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan pasca pandemi. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai tantangan yang timbul selama pandemi yaitu peningkatan tingkat pengangguran, permasalahan ketimpangan akses layanan kesehatan, learning loss akibat pandemi Covid-19, ketimpangan akses terhadap teknologi di sektor pendidikan, dan disrupsi teknologi yang mengancam kemampuan tenaga kerja.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pada hari Senin, 18 April 2022, Lembaga Demografi (LD) FEB UI menggelar webinar online melalui bertajuk “Dinamika Kependudukan di Era Pasca Pandemi dan Upaya Pemulihannya” sebagai forum megapolitan pertama yang digelar di Indonesia. Forum diskusi yang dimoderatori oleh Elda Luciana Pardede S.E., M.Sc , peneliti adjunct LD FEB UI, ini menghadirkan beberapa pembicara dari Bappenas, BKKBN, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Bappeda Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.
Dalam forum diskusi tersebut, Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc., Dip.Com selaku Plt. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN memaparkan bahwa permasalahan kependudukan yang timbul di masa pandemi COVID-19 adalah akses pelayanan kesehatan seperti pelayanan kelahiran, kebutuhan KB yang tidak terpenuhi khususnya di wilayah timur Indonesia, meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi ilegal, angka kematian ibu dan bayi, serta stunting. Untuk mengatasi hal ini, BKKBN melibatkan mitra dari berbagai pihak seperti TNI dan bidan untuk meningkatkan pelayanan KB yang sempat tersendat dan memperbaiki berbagai fasilitas kesehatan.
Diskusi dilanjutkan oleh Erikson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si, selaku Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri, yang menyampaikan berbagai dinamika administrasi kependudukan di Indonesia selama pandemi COVID-19. Justru pandemi ini menjadi momentum untuk memaksimalkan adaptasi teknologi secara serentak dalam beberapa pelayanan kependudukan. Beberapa diantaranya adalah penyediaan anjungan dukcapil mandiri dan monitoring transaksi data kependudukan dalam server Kementerian Dalam Negeri. Inovasi tersebut sudah dimanfaatkan dalam beberapa momentum penting seperti verifikasi data bantuan sosial dan subsidi.
Terkait dengan permasalahan di tiga provinsi megapolitan, beberapa upaya telah dicoba untuk dilakukan. Misalnya penguatan database kependudukan,peningkatan kompetensi dan daya saing calon tenaga kerja melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang Balai Latihan Kerja (BLK) oleh Bappeda Provinsi Banten; perancangan sepuluh prioritas pembangunan selama tahun 2022 – 2023 oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang mencakup berbagai aspek (aspek kesehatan, perekonomian kerakyatan berbasis inovasi, penguatan sistem ketahanan, sistem perlindungan sosial, dan sistem pendidikan); serta optimalisasi ekosistem digital melalui dorongan penciptaan lapangan pekerjaan ekonomi kreatif oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP perwakilan dari Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS menyatakan bahwa dampak pandemi COVID-19 terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain meningkatnya jumlah penduduk kelompok miskin dan rentan miskin, menurunnya kemampuan masyarakat dalam kolektibilitas jaminan sosial (terutama dari pekerja informal), meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dari lulusan SMK dan SMA, dan menurunnya pelayanan kesehatan esensial (ibu, anak, gizi, dan reproduksi). Dalam mengatasi permasalahan tersebut, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci dalam upaya memetik bonus demografi, salah satunya melalui pelibatan industri dalam pengembangan pendidikan vokasi. Upaya lainnya meliputi perluasan lapangan kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi, investasi SDM yang diiringi dengan investasi kapital melalui pengembangan sistem pensiun dan produk finansial jangka panjang, serta peningkatan jaminan kesehatan dan perbaikan nutrisi.
Di akhir diskusi, Dr. Abdillah Ahsan berharap agar forum kependudukan yang diselenggarakan oleh Lembaga Demografi ini dapat menginisiasi kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan yang sinergis agar tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi dengan baik. Lembaga Demografi siap berkontribusi dalam dalam pengembangan kebijakan kependudukan baik di pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
Materi dapat diunduh di:
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi narahabung:
Finda Prafianti, S.Sos.
Corporate Secretary Lembaga Demografi FEB UI
corsec@ldfebui.org
08119692610
