Senin (24/7), Lembaga Demografi FEB UI kembali menyelenggarakan Monthly Discussion dengan mengangkat tema diskusi “Optimalisasi Peran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan”. Forum ini dimoderatori oleh I.G.A.A Karishma Maharani dan menghadirkan Kepala Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dr. Muhammad Mustafa Sarinanto, M.Eng.
Dr. Muhammad Mustafa Sarinanto, M.Eng. menyatakan bahwa secara umum Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) ditujukan sebagai pemicu (trigger) keberhasilan pembangunan. Pengukuran IPK membutuhkan kerja sama dari beberapa pihak, seperti Bappeda, Dinas Tenaga Kerja Provinsi/Kota, Badan Pusat Statistik, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi hingga Kota, dan Kementerian/Lembaga.
Dijelaskan bahwa terdapat 4 Dimensi Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan yang menjadi Tujuan Pembangunan Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Kemudian, keempat tujuan tersebut membentuk 9 indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja pembangunan ketenagakerjaan provinsi.
Pada diskusi ini, Dr. Muhammad Mustafa Sarinanto, M.Eng. turut memaparkan langkah-langkah penentuan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan serta hasil analisis daftar matriks evaluasi yang meliputi aspek Substansi IPK dan Penilaian IPK. Beliau menyampaikan harapannya agar seluruh stakeholder terkait dapat memprioritaskan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dengan merujuk pada hasil pengukuran IPK yang berdasar pada tujuan pembangunan ketenagakerjaan.
Sebagai penanggap, Ir. Zainul Hidayat, M.Si. selaku peneliti Lembaga Demografi FEB UI memaparkan bahwa setelah dilakukan penelaahan pada hasil IPK tahun 2019-2020, terdapat selisih angka yang sangat besar. Menurutnya, hal ini mencerminkan IPK sangat sensitif terhadap perubahan.
Ir. Zainul Hidayat, M.Si. lebih lanjut juga menyoroti terkait data perubahan ranking IPK Provinsi tahun 2019-2020. Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa ranking/urutan seringkali menjadi daya tarik tersendiri dan mengandung prestise bagi pemerintah provinsi. Urutan ranking perlu mendapatkan perhatian karena dapat berdampak pada melemahnya interest pemprov dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan di wilayahnya.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi narahabung:
Finda Prafianti, S.Sos.
Corporate Secretary Lembaga Demografi FEB UI
corsec@ldfebui.org
08119692610
